Pendaftaran Dan Verifikasi Parpol Berdasarkan Uu No.2 Tahun 2011

  • 20 April 2012
Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Berdasarkan UU NO.2 Tahun 2011

Hasil pengarahan Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dirjen Kesbangpol pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 bertempat di Gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama,Tindak lanjut dari disahkannya  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah diundangkan sejak tanggal 5 Januari 2011, bahwa untuk  mempersiapkan langkah-langkah penerimaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, Badan Kesbangpol & Linmasda dan instansi terkait melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politikatas limpahan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu melaksanakan sosialisasi tentang  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik secara berjenjang kepada kabupaten/kota se Jawa Barat dan melaksanakan tugas memberikan Surat Keterangan bagi Partai Politik di Provinsi sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011;

 

Kedua,Sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011 tentang Surat Keterangan Bagi Partai Politik yang telah melaporkan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

 

Ketiga,Pelaporan kepengurusan partai politik dilaksanakan secara berjenjang dengan melengkapi persyaratan administratif yang meliputi : Nama & Jabatan pengurus; nama partai politik, tingkat kepengurusan, SK kepengurusan, Alamat kantor sekretariat dan surat pernyataan pengurus tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

 

Keempat,Berdasarkan jenjang pemerintahan maka surat keterangan bagi partai politik adalah sebagai berikut  :

a.    Partai politik di tingkat kecamatan melaporkan kepengurusannya kepada Camat dan diberikan surat keterangan oleh Camat;

b.    Partai politik di tingkat Kabupaten/Kota melaporkan kepengurusannya kepada  Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesbangpol & linmas Kabupaten/Kota dengan syarat minimal terdapat kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan kepengurusan partai politik dari camat;

c.    Partai politik di tingkat Provinsi melaporkan kepengurusannya kepada  Gubernur melalui Badan Kesbangpol & Linmasda Provinsi Jawa Barat dengan salah satu syarat adalah jumlah kepengurusan di Kabupaten/kota minimal 75% dari jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengurus Parpol dari Kesbangpol Kabupaten/Kota.

 

Kelima,Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 210/139.D.IV Tanggal 4 Februari 2011 tentang Surat Keterangan Bagi Partai Politik yang telah melaporkan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya serta Camat untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi partai politik yang telah melaporkan Kepengurusan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di wilayah kerja masing-masing. 

  • 20 April 2012

Artikel Lainnya

Cari Artikel