Kades Ber Politik ?

  • 17 Februari 2011
Kades ber POLITIK ?

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang diajukan oleh sejumlah kepala desa (kades) dan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Parade Nusantara). Putusan judicial review ini, dihasilkan berdasarkan rapat musyawarah oleh majelis hakim yang beranggotakan Muchsan (Ketua Majelis), Widayatno Sastrohardjono, dan Imam Soebechi, Selasa (25/4), di Gedung MA, Jakarta. 

Menurut Muchsan, permohonan judicial review yang diajukan terbagi dalam empat perkara. Perkara pertama, No. 9/P/HUM/2006 yang diajukan Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso untuk menguji PP No. 72 Tahun 2005 terhadap UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Permohonan ini menguji larangan kades menjadi pengurus partai politik, sebagaimana tercantum dalam PP, sedangkan UU No. 31 Tahun 2002, menyebutkan bahwa seluruh warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat serta berpolitik. Perkara kedua, No. 10/P/HUM/2006, juga diajukan oleh Sudir Santoso untuk menguji PP No. 72 Tahun 2005 terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemohon mengajukan masa jabatan kades. Dua perkara diatas, majelis hakim belum masuk dalam substansi perkara dan baru hanya sampai pada persyaratan formil.

 

“Karena si pemohon (Sudir Santoso –Red), dalam permohonannya menggunakan atas nama Ketua Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa Tengah (Peraja), atau juga dia mengatasnamakan Ketua Parade Nusantara,” kata Muchsan. Berdasarkan KUHAP, majelis hakim harus memeriksa apakah seseorang mencukupi persyaratan untuk mewakili lembaga dengan persyaratan lengkap dengan akta pendirian lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga yang menentukan apakah pemohon berhak mewakili lembaga di pengadilan serta surat kuasa dari lembaga ke pemohon. “Ketiga-tiganya (syarat –Red) tidak ada.

Tidak dilampirkan dalam surat permohonan, sehingga kita tidak tahu apakah pemohon berhak mewakili lembaga,” kata Muchsan. Dengan dalih tersebut, majelis hakim berpendapat pemohon tidak memiliki kepentingan dan dianggap tidak memiliki legal standing. Karena itu, majelis hakim berpendapat pemohon tidak memiliki kepentingan dan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Berbeda dengan permohonan ketiga dan keempat, dengan nomor perkara 11/P/HUM/2006 dan 12/P/HUM/2006, yang diajukan oleh Budidoyo yang berstatus kades. Perkara 11/P/HUM/2006 memohon judicial review yang sama dengan perkara 9/P/HUM/2006, yakni PP No 72 Tahun 2005 terhadap UU No 31 Tahun 2002. Sedangkan permohonan No 12/P/HUM/2006 sama dengan materi nomor 10/P/HUM/2006 tentang uji materil PP 72 Tahun 2005 terhadap UU No 32 Tahun 2004. Majelis hakim menilai untuk perkara ketiga dan keempat, karena yang mengajukan adalah kades, maka kepentingannya terpenuhi. Syarat-syarat formilnya terpenuhi, sehingga majelis hakim dapat masuk dalam materi permohonan.

Permohonan nomor 11/P/HUM/2006, menguji pasal 16 PP No 72 Tahun 2005 terhadap pasal 10,11 dan 13 UU No 31 Tahun 2002 tentang larangan kades menjadi pengurus parpol. Majelis menolak permohonan tersebut atas pertimbangan bahwa kades adalah pejabat negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada dasarnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpolitik sudah diatur dalam PP No 72 Tahun 2005, namun sebatas sebagai anggota partai politik. “Memang hak berkumpul, berserikat, berpolitik, itu hak warga negara Indonesia. Ini sudah dicantumkan dalam PP 72, dimana kepala desa boleh menjadi anggota partai politik. Sehingga disini sinkron (sesuai –Red)dengan PP ini. Semua warga negara boleh berpolitik, hanya memang di dalam PP 72, dengan tegas mengatakan kepala desa tidak boleh menjadi pengurus parpol.

Jadi yang dilarang menjadi pengurus parpol,” papar Muchsan Lain soal dengan Presiden, Muchsan mencontohkan. Presiden tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, Muchsan mengatakan kades berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena kades adalah pejabat negara yang terbawah, maka Presiden berwenang untuk membatasi hak kades. Oleh karena itu, kewenangan Presiden tersebut adalah kebijakan publik, dimana MA tidak memiliki hak untuk menguji kewenangan tersebut. “Yang menguji adalah eksekutif dalam bentuk executive review. Maka MA menolak permohonan itu dari segi materi,” kata Muchsan. Pada permohonan keempat, PP No 72 Tahun 2005 terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang masa jabatan kades, Muchsan mengatakan majelis menemukan kejanggalan dalam permohonan tersebut karena pasal yang diajukan dalam dua peraturan itu tidak memiliki relevansi.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 mengatur bahwa kades memiliki masa jabatan enam tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Sedangkan dalam PP No 72 Tahun 2005 diatur bahwa seorang calon kades harus memenuhi syarat, salah satunya yaitu seorang calon harus belum pernah menjabat selama sepuluh tahun. “Majelis hakim menemukan kejanggalan karena dua pasal yang diajukan mengatur hal yang berbeda. Yang satu mengatur calon kades, sedang yang lain mengatur yang sudah menjabat,” jelas Muchsan. Majelis hakim berpendapat materi yang diajukan tidak ada relevansinya dan karena itu majelis hakim menolak permohonan tersebut.

  • 17 Februari 2011

Artikel Lainnya

Cari Artikel