Sop Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

  • Tahun 2021
  1. Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Bupati Bangli Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli diterima melalui Subbag Umum Badan Kesbang Pol untuk dicatat ke agenda surat masuk, lalu diajukan kepada Kaban Kesbang Pol untuk di disposisi.
  2. Memberikan disposisi dan selanjutnya sekretaris mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kaban kepada Kabid Politik dan Pengembangan Demokrasi.
  3. Menerima berkas permohonan untuk ditelaah selanjutnya di disposisi kepada Ka.Sub.Bid Fasilitasi Politik dan Pengembangan Demokrasi untuk diverifikasi.
  4. Meneliti dan memverifikasi persyaratan data dan kelengkapan administrasi permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 210/101/Polpum, Tanggal 08 Januari 2020.
  5. Setelah berkas lengkap Ka.Sub.Bid melaporkan kepada Kabid, Kabid memerintahkan rapat Tim Verifikasi kepada Kasubbid untuk membuat undangan rapat
  6. Melaksanakan rapat dengan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
  7. Membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang diajukan  kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
  8. Setelah disetujui Bupati pencairan dilakukan oleh Badan Keuangan,  Pendatan dan Aset Daerah.

 

Produk Hukum Terkait Lainnya

Cari Produk Hukum